Singapura Berikan Jawaban Terkait Sebutan “Surganya Para Koruptor” oleh Pejabat Indonesia
Singapura Berikan Jawaban Terkait Sebutan “Surganya Para Koruptor” oleh Pejabat Indonesia

Singapura Berikan Jawaban Terkait Sebutan “Surganya Para Koruptor” oleh Pejabat Indonesia

Posted on

Singapura merasa tidak terima setelah negaranya disebut sebagai surganya para koruptor. Hal ini terkait dengan pernyataan dari Deputi Penindakan KPK, Karyoto. Dimana Karyoto menyebutkan bahwa sulit bagi KPK untuk melakukan penindakan di negara Singapura.

Apalagi jika orang tersebut telah mendapatkan status permanent residence atau status sebagai penduduk tetap sebuah negara.

Pernyataan yang dikeluarkan Karyoto ini terkait dengan tersangka kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos yang diyakini bermukim di Singapura.

Baca Juga : Prince Philip dari Kerajaan Inggris Meninggal Dunia di Usia ke-99 Tahun

Karyoto juga menambahkan jika kesulitan tersebut disebabkan karena tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi. 

“Dan kita tahu bahwa satu-satunya negara yang tidak menandatangani ekstradisi yang ebrakitan dengan korupsi adalah Singapura. Itu surganya koruptor, yang paling dekat adalah Singapura,” ucap Karyoto dikutip dari cnbcindonesia.com.

Dikatakan demikian, Singapura pun menanggapi hal ini secara serius. Pasalnya, pihak Singapura merasa sudah membantu Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi, apalagi jika hal tersebut terjadi pada negaranya. 

Dari laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Singapura, pihaknya menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Karyoto merupakan tuduhan yang tidak berdasar. 

“Tidak ada dasar untuk tuduhan tersebut. singapura telah memberikan bantuan kepada Indonesia dalam beberapa investigasi sebelumnya dan yang sedang berlangsung,” tulis pemerintah Singapura dalam situs resmi Kementerian Luar Negeri Singapura pada Sabtu (10/04).

Bahkan dalam hal ini, Singapura kembali mengungkit mengenai perannya dalam menurunkan tim Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB) guna membantuk KPK dalam mengatasi beberapa masalah korupsi yang menyangkut negara kota itu.

Pihak Singapura juga menambahkan bahwa sebenarnya Indonesia dan Singapura telah menandatangani Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Kerjasama Pertahanan yang telah dilaksanakan pada April 2007. Perjanjian itu sendiri disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Lee Hsien Loong. Namun, memang perjanjian tersebut masih menunggu ratifikasi oleh DPR. 

Akibat hal ini, Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango pun meminta maaf. Namun, sebenarnya Nawawi tidak begitu mengetahui secara detail apa yang diungkapkan Karyoto hingga menyebabkan Singapura marah. Nawawi segera meminta maaf kepada pihak Singapura, jika terdapat perkataan maupun perbuatan atas nama lembaga yang mungkin membuat pihak negara Singapura menjadi tidak nyaman. 

Nawawi mengaku jika saat ini hubungan antara Indonesia dengan Singapura masih aman serta masih menjalin kerjasama terkait pemberantasan korupsi. Disini Nawawi juga menyebutkan jika Corrupt Parctices Investigation Bureau (CPIB) sudah membantu KPK dalam menangani beberapa kasus korupsi, bahkan korupsi e-KTP.

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *